Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Septo Indarto

7 Jun

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai komitmen yang kuat dan jelas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia baik yang skala kecil dan skala besar. Pembagunan infrastruktur harus merata di segala bidang dan pembangunan infrastruktur di lakukan di kota besar dan di kota kecil juga di daerah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat dapat bekerja untuk menciptakan produktivitas dan kesejahteraan dan pembagunan dapat di lakukan secara serentak. Indonesia harus mengejar pembangunan infrastruktur supaya kita dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN. Kita saat ini berada dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN jika kita tidak siap maka kita akan kalah dalam persaingan.
Saat ini pemerintah juga fokus kepada pembangunan jalan tol dan pembangkit energi listrik. Pembangunan jalan tol dilakukan untuk mengurangi kemacetan di sentra-sentra ekonomi sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu. Hasil yang akan dirasakan adalah biaya ekonomi yang dikeluarkan akan lebih murah sehingga aktivitas ekonomi khususnya aktivitas perdagangan akan lancar dan hal ini tentunya akan menguntungkan masyarakat. Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.060 KM. Pembangunan jalan tol ini dilakukan hingga periode 2019. Salah satu tujuannya adalah untuk mengejar negara tetangga yaitu Malaysia yang sudah berhasil membangun jalan tol sekitar 3.000 KM. Pemerintah Malaysia sangat fokus kepada pembangunan infrastruktur negara mereka. Kita, Indonesia tidak boleh kalah karena hal ini menyangkut citra dan harga diri bangsa serta kelayakan investasi di mata investor luar negeri dan dalam negeri. Salah satu proyek jalan tol yang sedang dikerjakan adakah proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II sepanjang 36 KM. Targetnya akan selesai pada tahun 2019 dan menelan dana sekitar Rp 14.7 triliun. Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II akan menghemat waktu dan jarak tempuh sekitar 36 KM menuju dan dari kota Bandung. Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II akan membentang hingga Karawang Barat yang bertujuan agar lalu lintas jarak jauh yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat mengakses koridor Jakarta-Cikampek sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih pendek.
Pembangunan pembangkit energi listrik juga dilakukan secara serentak. Karena energi listrik adalah hal yang vital. Untuk memasok energi ke industri besar maupun ke industri kecil, pembangunan ekonomi membutuhkan pasokan energi listrik yang besar. Jika negara kita krisis pasokan energi listrik maka pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan. Itu tanda yang sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan banyak pembangkit energi listrik baru dengan teknologi baru. Karena pembangkit listrik yang ada saat ini berasal dari era pemerintahan Suharto dan rata-rata sudah berumur lebih dari 20 tahun. Sehingga usia pembangkit listrik sudah sangat tua dan tidak layak lagi untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Pemerintahan Jokowi-JK sejak tahun 2015 telah menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Pembangunan infrastruktur tanpa adanya pasokan energi listrik hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Program pembangunan pembangkit listrik telah menjadi program strategis nasional yang menjadi rencana pembangunan dan telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kuncinya adalah pasokan listrik yang cukup adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk program ini pemerintah memberi tanggung jawab kepada PT. PLN.
Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah memerlukan dana dalam jumlah besar. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesty kepada wajib pajak yang belum membayar pajak. Tujuannya agar terkumpul dana segar. Dana itu akan diperoleh dari para wajib pajak dan tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penyebaran pembangunan dapat merata ke seluruh Indonesia.
Tax Amnesty akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat jika memenuhi syarat:
1. Landasan hukum harus jelas.
2. Dana yang terkumpul harus transparan jumlahnya untuk menghindari penyelewengan dana.
3. Saat Tax Amnesty berlangsung pemerintah harus mampu menjaga kestabilan ekonomi.
4. Perlu diadakan reformasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara daro sektor pajak.
Untuk Tax Amnesty dana yang terkumpul sudah lebih dari Rp 1000 triliun, sementara dalam perhitungan mencapai Rp 4.666 triliun. Oleh karena itu pemerintah harus menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Tax Amnesty untuk bidang pembangunan dan juga kemudahan investasi.
Septo Indarto.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: